 Musyawarah Khusus Digelar, Kepengurusan PKB Kabupaten Probolinggo |
HALOPROBOLINGGO.COM - DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo melakukan penataan kepengurusan organisasi di tingkat kecamatan melalui rangkaian sarasehan kebangsaan dan musyawarah khusus yang digelar selama tiga hari, Jumat hingga Minggu (7–9 Agustus 2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga wilayah, yakni Yayasan Maslahatul Ummah, Kecamatan Gending, Pondok Pesantren Badriduja, Kecamatan Kraksaan, dan SMK NU, Kecamatan Bantaran.
Sejumlah pengurus dan kader PKB turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Di antaranya Anggota DPR RI Fraksi PKB Anisah Syakur, perwakilan DPW PKB Jawa Timur ACH Faidy Suja’i, Dewan Syura PKB Kabupaten Probolinggo KH Tauhidillah Badri, Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Lora Fahmi AHZ, serta jajaran pengurus di tingkat kabupaten dan kecamatan.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Probolinggo Mahrus Shaleh mengatakan, penataan kepengurusan di tingkat kecamatan dilakukan berdasarkan kebijakan DPW PKB Jawa Timur. Proses tersebut menggunakan dua mekanisme, yakni Musyawarah Anak Cabang (Musancab) dan musyawarah khusus.
Musancab diperuntukkan bagi kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang masa berlaku surat keputusannya masih aktif. Sementara musyawarah khusus dilakukan terhadap kepengurusan yang masa berlaku SK-nya telah berakhir.
“Musancab diperuntukkan bagi PAC yang SK-nya masih aktif, sedangkan musyawarah khusus untuk wilayah yang masa berlaku SK kepengurusannya telah berakhir,” ujar Mahrus.
Untuk Kabupaten Probolinggo, seluruh penataan kepengurusan PAC dilakukan melalui mekanisme musyawarah khusus. Mahrus menyebut, kondisi tersebut disebabkan masa berlaku SK kepengurusan sebelumnya telah berakhir.
“Untuk Kabupaten Probolinggo tidak ada SK yang aktif, sehingga seluruhnya ditempuh melalui musyawarah khusus,” katanya.
Menurut Mahrus, musyawarah khusus memiliki kedudukan yang setara dengan Musancab. Perbedaannya terletak pada kondisi kepengurusan yang menjadi dasar pelaksanaan musyawarah.
Penataan organisasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pergantian kepengurusan, tetapi juga diarahkan untuk memastikan struktur partai di tingkat kecamatan hingga ranting dapat menjalankan fungsi organisasi dan komunikasi dengan masyarakat.
Mahrus menyebut, struktur organisasi yang tertata menjadi salah satu bagian yang dipersiapkan menghadapi agenda politik berikutnya, termasuk Pemilu 2029.
Sementara itu, perwakilan DPW PKB Jawa Timur ACH Faidy Suja’i menyampaikan bahwa proses musyawarah di tingkat kecamatan merupakan bagian dari regenerasi kepengurusan organisasi.
Menurut Faidy, proses tersebut diharapkan berlanjut hingga tingkat ranting di desa dan kelurahan. Struktur di tingkat bawah dinilai memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas organisasi sekaligus menjadi penghubung dengan masyarakat.
“Musyawarah ini dimaksudkan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di tingkat kecamatan. Musyawarah tingkat kecamatan menjadi pijakan penting, karena kekuatan PKB berada di tingkat kecamatan dan ranting,” ujarnya.
Faidy juga menyampaikan arahan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar agar kader dan pengurus meningkatkan kerja organisasi dengan mengedepankan penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“PKB harus naik kelas, dari diskusi menjadi solusi, dari kata-kata menjadi nyata,” katanya.
Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penataan internal DPC PKB Kabupaten Probolinggo. Selain menetapkan kepengurusan di tingkat kecamatan, proses tersebut diarahkan untuk melengkapi struktur organisasi hingga tingkat ranting sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang. (Ndy/Red)*