 |
| Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo |
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan daftar pemilih di Kota Probolinggo tersusun secara mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam prosesnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menggelar rapat pleno PDPB dengan melibatkan sejumlah instansi terkait.
Di antaranya Bakesbangpol, Dispendukcapil, Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820, Diskominfo, Dinas Sosial, Cabang Dinas Pendidikan, Lapas IIB Kota Probolinggo, Imigrasi, serta Bawaslu Kota Probolinggo.
Bawaslu melakukan pengawasan melalui metode uji petik secara sampling dengan mencocokkan data pemilih. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap warga yang memenuhi syarat telah tercatat dan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dapat diperbarui dalam daftar pemilih.
Hasil uji petik Bawaslu pada periode Juli hingga September 2026 meliputi 217 sampling data Kementerian Dalam Negeri yang dinyatakan memenuhi syarat (MS), 142 sampling pemilih baru yang memenuhi syarat, serta 137 sampling pemilih meninggal dunia yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
Dari hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Probolinggo menyampaikan tiga kali saran perbaikan kepada KPU.
Pertama, melalui surat Nomor T-93/PM.02.02/K.JI-37/07/2026 tertanggal 31 Juli 2026, Bawaslu menyampaikan 95 daftar pemilih yang perlu ditindaklanjuti. Rinciannya terdiri dari 42 pemilih meninggal dunia (TMS), 52 pemilih baru berusia 17 tahun (MS), dan satu pemilih baru berdasarkan data KPU (MS).
Saran tersebut ditindaklanjuti KPU melalui surat Nomor 148/PL.01.2-SD/3574/3/2026 tanggal 4 Agustus 2026. Sebanyak 95 pemilih telah ditindaklanjuti sesuai hasil uji petik dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
Kedua, melalui surat Nomor T-106/PM.02.02/K.JI-37/08/2026 tertanggal 28 Agustus 2026, Bawaslu menyampaikan 96 daftar pemilih. Terdiri dari 50 pemilih meninggal dunia (TMS), 45 pemilih baru berusia 17 tahun (MS), dan satu pemilih baru dari data KPU (MS).
KPU kemudian menindaklanjuti seluruhnya melalui surat Nomor 168/PL.02-SD/3574/3/2026 tanggal 31 Agustus 2026. Sebanyak 96 pemilih telah ditindaklanjuti dalam SIDALIH.
Ketiga, melalui surat Nomor T-115/PM.02.02/K.JI-37/09/2026 tertanggal 24 September 2026, Bawaslu menyampaikan 90 daftar pemilih, terdiri dari 45 pemilih meninggal dunia (TMS) dan 45 pemilih baru (MS).
Saran tersebut juga telah ditindaklanjuti KPU melalui surat Nomor 198/PL.02.1-SD/3574/2026 tanggal 24 September 2026. Sebanyak 90 pemilih telah ditindaklanjuti sesuai hasil uji petik dalam SIDALIH.
Selain uji petik, Bawaslu Kota Probolinggo juga melakukan pengawasan pendampingan pelaksanaan Coklit Terbatas (Coktas) pada 9-10 September 2026. Kegiatan tersebut mengambil sampling sebanyak 12 orang yang tersebar di tujuh kelurahan di wilayah Kota Probolinggo.
Dalam pelaksanaan Coktas tersebut, Bawaslu menyebut tidak ditemukan kendala yang berarti.
Sementara itu, berdasarkan Berita Acara KPU Kota Probolinggo Nomor 201/PP.07-BA/3574/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026, jumlah pemilih di Kota Probolinggo ditetapkan sebanyak 182.065 pemilih.
Jumlah tersebut terdiri dari 89.287 pemilih laki-laki dan 92.778 pemilih perempuan, yang tersebar di 29 kelurahan/desa pada lima kecamatan di Kota Probolinggo.
Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, dalam forum tersebut menyampaikan pentingnya konsistensi dalam pemutakhiran data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), sekaligus perbaikan elemen data pemilih.
Johan juga mendorong agar program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Dispendukcapil dapat disosialisasikan secara masif. Menurutnya, masyarakat yang telah memiliki KTP-el belum tentu telah memiliki IKD.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Probolinggo Putut Gunawarman Fitrianta menyampaikan bahwa Bawaslu telah memberikan saran perbaikan sebanyak tiga kali kepada KPU selama periode Juli hingga September 2026.
"Seluruh saran perbaikan tersebut telah 100 persen ditindaklanjuti oleh KPU Kota Probolinggo," ujarnya.
Bawaslu juga menyoroti sejumlah kendala di lapangan saat pelaksanaan uji petik, seperti pemilih yang tidak ditemukan atau tidak berada di tempat.
Selain itu, masih ditemukan warga yang telah meninggal dunia namun belum dilaporkan kepada Dispendukcapil maupun RT/RW setempat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bawaslu mendorong adanya mekanisme alternatif dalam proses pengawasan.
Bawaslu juga meminta dukungan Diskominfo untuk menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa kegiatan uji petik maupun Coklit bukan merupakan sensus ekonomi, melainkan kegiatan untuk memastikan keberadaan pemilih.
Bawaslu turut mendorong adanya solusi administratif yang lebih sederhana bagi keluarga warga yang meninggal dunia, khususnya dalam memperoleh surat keterangan kematian dari RT/RW dan mengurus akta kematian melalui Dispendukcapil.
Pengawasan PDPB tersebut merupakan bagian dari tugas Bawaslu dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai prinsip akurat, valid, dan berkesinambungan.
Bawaslu Kota Probolinggo mengapresiasi KPU yang telah menindaklanjuti seluruh saran perbaikan. Sinergi dengan Dispendukcapil, Diskominfo, serta stakeholder lainnya diharapkan terus diperkuat guna mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas menuju Pemilu mendatang. (Ndy/Red)