Probolinggo, haloprobolinggo.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Kabupaten Probolinggo kembali mengambil langkah tegas dalam pengawasan publik. Melalui surat perintah resmi, Bupati LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda, memerintahkan seluruh Camat LIRA se-Kabupaten untuk bergerak serentak mengawal anggaran rakyat dan membongkar dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tingkat lokal.
Surat perintah bernomor 006/LSM_LIRA/KAB.PROB/U/VI/2025 itu diterbitkan pada 21 Juni 2025, tak lama setelah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan 20 tahun LIRA secara nasional. Tema yang diangkat pun menggelitik nurani publik: “Mampukah Indonesia Melawan Korupsi?”
Empat poin utama digariskan dalam surat perintah tersebut, yakni:
- Mengawasi dan menginvestigasi aparat penegak hukum yang diduga terlibat dalam praktik KKN.
- Mendorong penyelesaian kasus-kasus yang selama ini mandek atau tak jelas ujungnya.
- Menggelar gerakan jihad antikorupsi di seluruh wilayah administratif, mulai dari desa hingga kabupaten.
- Mendesak DPRD agar menjalankan fungsi kontrol terhadap anggaran dan pembangunan daerah secara maksimal.
Salamul Huda menekankan bahwa jihad melawan korupsi bukan hanya jargon, melainkan gerakan nyata yang harus ditopang keberanian dan integritas.
Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk aktivis muda dan pegiat antikorupsi di Probolinggo. LIRA menegaskan bahwa tugas mengawal dana publik adalah kewajiban bersama, dan semua mata harus terbuka terhadap celah penyelewengan di birokrasi.
Dengan instruksi ini, LIRA Probolinggo menghidupkan kembali semangat civil watchdog di akar rumput. Mulai hari ini, gerakan pengawasan warga tak lagi bersifat reaktif, tapi aktif dan terstruktur.
Editor : Khoirunnisa Oktavia
