PROBOLINGGO — Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo, Salam Ul Huda, SH, menanggapi dengan tegas manuver sejumlah kepala desa yang membawa isu keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke DPRD. Ia menilai tindakan tersebut justru sebagai bentuk pengalihan isu dari problem tata kelola pemerintahan desa yang belum sepenuhnya transparan.
“Langkah ini menunjukkan ketidakdewasaan dalam menyikapi kritik. Seharusnya kepala desa menjawab dengan data, bukan membawa-bawa LSM ke DPRD seolah-olah menjadi ancaman,” tegas Salam kepada HaloProbolinggo, Rabu (29/5).
Menurut Salam, kepala desa adalah pelayan masyarakat yang dipilih untuk menjalankan amanat konstitusi: membangun desa, mensejahterakan warganya, serta mengelola anggaran secara terbuka dan bertanggung jawab.
Ia menekankan bahwa hak masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk lewat organisasi LSM, dijamin oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kalau ada LSM yang dianggap melanggar, silakan gunakan jalur hukum. Tapi jangan digiring seolah semua LSM ilegal atau gangguan. Ini bisa jadi upaya sistematis membungkam suara rakyat,” jelasnya.
Bahkan, LIRA siap membuktikan adanya dugaan penyelewengan dana desa oleh oknum kepala desa dengan membawa data ke aparat penegak hukum. “Kalau kepala desa menantang, kita jawab dengan laporan resmi. LIRA hadir untuk memastikan anggaran benar-benar sampai ke rakyat, bukan berhenti di kantong segelintir elit desa,” ujarnya lugas.
Lebih lanjut, Salam meminta DPRD Kabupaten Probolinggo untuk tidak larut dalam narasi yang bisa melemahkan partisipasi masyarakat. “Tugas DPRD adalah memastikan anggaran pembangunan desa tepat sasaran, bukan ikut melanggengkan kekuasaan yang alergi kritik,” pungkasnya.
editor : kinanti
